MAKASSAR, 28 Juli 2026 – Kaizen Collaborative Impact melakukan pertemuan strategis bersama Komando Daerah TNI Angkatan Laut VI Makassar dan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk membahas perkembangan program edukasi digital yang telah berjalan serta peluang perluasannya di wilayah Indonesia Timur.
Pertemuan yang berlangsung di Markas Kodaeral VI Makassar tersebut dihadiri oleh Direktur Eksekutif Kaizen Collaborative Impact, Ismita Saputri. Komandan Kodaeral VI Makassar, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M., dan Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M.
Dalam pertemuan tersebut, Kaizen memaparkan perkembangan AIM ASEAN atau AI for MSME Advancement in ASEAN, program inisiatif ASEAN Foundation dengan dukungan Google.org yang membantu pengusaha UMKM memahami dan memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijak dan bertanggung jawab dalam kegiatan usaha.
Selama kurang lebih tujuh bulan pelaksanaan di Kabupaten Takalar, AIM ASEAN telah menjangkau lebih dari 3.000 pelaku UMKM yang tersebar di 110 desa dan kelurahan.
Berbagai sesi edukasi telah dilakukan untuk memperkenalkan pemanfaatan teknologi digital dan membantu pelaku usaha dalam pembuatan konten, riset pasar, pelayanan pelanggan, pemasaran, hingga pengelolaan aktivitas usaha yang lebih efisien.
Setelah rangkaian pelatihan tersebut, program kini memasuki tahap lanjutan untuk memperkuat pemetaan dan pendampingan lebih dalam bagi pengusaha UMKM di tiap kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Takalar bersama Kaizen Collaborative Impact akan mendorong pembaruan informasi usaha, membantu meningkatkan keberadaan UMKM dalam pencarian google, serta memastikan kondisi usaha siap, dimulai dari hal dasar seperti pembuatan laporan keuangan usaha, mereka akan mendapatkan pembekalan pada tahapan program selanjutnya.
Proses ini dilakukan melalui koordinasi bersama dinas terkait hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Informasi yang diperoleh nantinya juga dapat digunakan untuk merancang pelatihan yang semakin sesuai dengan kebutuhan tertentu dari setiap kategori usaha. Proses ini juga sekaligus mendukung agenda pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi sektor informal secara lebih tepat sasaran.